Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

NASIONAL

JABATAN BARU, POS ANTARA

DUA MENTERI DAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT DILANTIK PRESIDEN. HARMOKO DIPERKIRAKAN MENJADI KETUA DPR/MPR-RI.

SUASANA di ruangan Istana Negara, Jakarta, Rabu pekan lalu, meriah. Tampak hadir para Menteri Kabinet Pembangunan VI dan pejabat tinggi negara lainnya -disertai istri yang tampil dengan dandanan meriah. Di hari yang cerah itu, Presiden Soeharto melantik Jenderal (purnawirawan) R. Hartono menjadi Menteri Penerangan (Menpen), Jenderal Wiranto menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, dan Harmoko menjadi Menteri Negara (Meneg) Urusan Khusus.

Tak pelak lagi, usai acara pelantikan tersebut, Hartono yang menyandang bintang empat benar-benar menjadi bintang. Wiranto banyak menebar senyum, Harmoko agak hemat memberikan komentar, sedangkan Hartono meladeni berondongan pertanyaan para wartawan yang mengerumuninya. Itu sebabnya, siang itu Hartono adalah tamu terakhir yang meninggalkan Istana Negara.

Lalu, apa misi yang diemban Hartono dalam era keterbukaan ini? "Kalian jangan asal tancap saja dalam membeberkan berita," katanya. "Kalimat yang ke kanan, karena ada satu kata yang masuk, jadi ke kiri. Ini kan bahaya," katanya mengingatkan para wartawan.

Hartono juga diberondong dengan berbagai pertanyaan yang "rawan". Misalnya, masih adakah pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP)? Untuk yang satu ini, ia mempunyai jawaban diplomatis. "Mari kita pikirkan bersama, bagaimana agar saya tak melakukannya," katanya. Secara pribadi, Hartono ber- harap agar ketika ia menjadi Menpen, pembatalan SIUPP yang diatur dalam Peraturan Menpen Nomor 1 Tahun 1984 itu tak dilakukannya. "Kalau bisa, jangan sampai ke arah sana. Apakah tak bisa dengan pendekatan pribadi dulu," katanya kepada wartawan yang mengerumuninya.

Bagi para wartawan, sosok Hartono adalah lahan subur sebagai sumber berita. Hal itu tampak semenjak ia menjadi Pangdam V Brawijaya, dari pertengahan Mei 1990 sampai akhir Maret 1993. Ia tak pelit untuk membeberkan latar belakang informasi. Tentu saja sikap tersebut memudahkan wartawan untuk mengetahui segala persoalannya secara utuh. Dengan sikapnya yang terbuka itu pula, ia tak segan-segan menegur wartawan yang dianggapnya keliru dalam menulis berita. "Cek dulu, baru tulis," katanya mengingatkan.

Lain Hartono, lain Harmoko. Menpen selama tiga periode ini memang sejak dari sono-nya orang pers. Dan karena itu, selama menjabat Menpen, Harmoko mempunyai kreativitas dan apresiasi dalam mengelola departemennya. Di zaman Harmoko, koran masuk desa digalakkan, kelompok pendengar, pembaca dan pemirsa dihidupkan, serta pemakaian bahasa Indonesia disuburkan untuk mengganti kata atau istilah asing (nilai tambah dan canggih, misalnya). Di zaman Harmoko pula televisi swasta tumbuh dan berkembang.

Dalam memimpin Golkar, prestasi Harmoko cukup spektakuler: ia berhasil mendongkrak perolehan suara Golkar sampai 74,36%. Rekor ini mengungguli Golkar di bawah kepemimpinan Sudharmono yang memperoleh 73,17% suara pada Pemilu 1987.

Lalu, apa tugas Harmoko sebagai Meneg Urusan Khusus? Tugas utamanya, menurut Presiden Soeharto, sebagaimana disampaikan Harmoko kepada wartawan, "Memberikan pembekalan untuk mening- katkan kualitas calon anggota DPR mendatang." Untuk tugas itulah Harmoko menggandeng Badan Pembinaan Pendidikan Pelak- sanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) dan Kantor Menteri Sekretaris Negara. Adapun pembekalan dimaksud bukan indoktrinasi. "Pembekalan itu semata-mata untuk mening- katkan tugas dan fungsi anggota DPR," kata Harmoko.

Ide pembekalan tersebut disambut positif oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Meski begitu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, Tosari Widjaja, berharap agar pembekalan yang dilakukan pemerintah itu tak tumpang tindih dengan pembekalan yang dilakukan DPP PPP. Lagi pula, menurut Buttu Hutapea -Sekjen DPP PDI- kesan bahwa anggota dewan di bawah menteri perlu dihindari.

Kekhawatiran DPP PPP dan PDI itu tampaknya sudah diantisipasi Harmoko. "Semuanya akan kami bicarakan terlebih dahulu," katanya. "Yang tak mau tak akan dikenai sanksi," katanya menam- bahkan. Lagi pula, pembekalan itu sifatnya hanya mengantar sampai mereka dilantik menjadi anggota DPR, 1 Oktober mendatang. Tugas Harmoko hanya sampai waktu itu?

Kalau benar itu terjadi, maka jabatan Harmoko sebagai Meneg Urusan Khusus hanya empat bulan. Sinyal ini setidaknya datang dari Menteri Riset dan Teknologi Prof. B.J. Habibie serta Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sudomo. Pekan lalu, di Surabaya, Habibie mengatakan bahwa pergantian Harmoko dari jabatan Menpen menjadi Meneg Urusan Khusus kemungkinan besar terkait dengan upaya mempersiapkannya menjadi Ketua DPR/MPR. Pendapat serupa juga dilontarkan Sudomo. Tapi ketika dikonfirmasi, Harmoko dengan halus menjawab, "Jangan mendahului Sidang DPR/MPR," katanya sembari melempar senyum.

Dengan tugas baru itu, Harmoko merasa bersyukur. "Saya ber- syukur, karena ini tugas dari mandataris MPR," katanya. "Sebagai manusia, saya selalu mengemban tugas dengan Lillahi ta'ala," katanya. Dengan konsep hidup yang agamis seperti itu, menurut Harmoko, semua tugas yang diberikan negara kepadanya selalu dijalani dengan nikmat. Dan sebagai orang yang lahir dan dibesarkan dalam budaya Jawa, Harmoko memegang prinsip: ojo gumunan, ojo kagetan, lan ojo dumeh (jangan heran, jangan terkejut, dan jangan mentang-mentang). Maka tak perlu terkejut bila ia nanti benar-benar menjadi Ketua DPR/MPR-RI, meng- gantikan Wahono.

Herry Mohammad dan Linda Djalil
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.7 / Tahun XXV / 13 - 19 Des 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kolom
Laporan Utama
Lingkungan
Nasional
Olahraga
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com