Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

KOLOM

Pemicu Kerusuhan

BANYAKNYA KERUSUHAN AKHIR-AKHIR INI, MENUNJUKAN DALAM MASYARAKAT KITA TERDAPAT POTENSI KONFLIK LATEN. KONFLIK INI ADA YANG BERSIFAT STRUKTURAL, SITUASIONAL ATAU KONDISIONAL. PENULIS : LAODE IDA.

PERISTIWA kerusuhan di Tasikmalaya, Jawa Barat, akhir Desember lalu menimbulkan tanda tanya: mengapa kerusuhan yang dipicu oleh penganiayaan oknum polisi terhadap tiga pembina pondok pesantren tiba-tiba meluas serta menimbulkan korban dan kerugian besar? Adakah korelasi antara pemicu awal dan tindakan kemarahan massa? Hampir tak ada korelasinya, kecuali bila kita secara sederhana menggunakan teori kerumunan, yang menjelaskan fenomena jiwa massa yang gampang tersugesti dan sukar dikendalikan melakukan tindakan- tindakan brutal.

Tapi bila kita jeli mencermatinya, beberapa kerusuhan massa belakangan ini-seperti Kasus 27 Juli, Kasus Situbondo, Kasus Timor Timur, dan Kasus Irian Jaya- menunjukkan ciri yang sama. Selalu keluar dari konteks penyebab awalnya. Ada kecenderungan gerakan massa seperti sudah terencana, sehingga faktor pemicu awal hanya dijadikan momentum untuk melakukan perusakan terhadap sasaran-sasaran utama yang sudah ditentukan sebelumnya. Inilah yang disebut oleh sosiolog Neil Smelser sebagai precipitating factor dalam suatu tingkah laku kolektif. Faktor emosional massa sudah ada sebelumnya, di mana masyarakat berada dalam ketaknyamanan sebagai akibat dari proses sosial-politik-ekonomi yang berlangsung secara gradual. Tindakan kolektif dalam bentuk gerakan massa merupakan pelampiasan dari berbagai perasaan "tak nyaman" atau ketidakpuasan yang sudah terakumulasi sejak lama.

Bagi Smelser, unsur mobilisasi dalam gerakan massa tetap memegang peranan penting. Pihak-pihak yang menggerakkan sadar betul bahwa masyarakat cepat terhasut karena berada pada "ketaknyamanan" itu, dengan memunculkan slogan baik bersifat primordial (SARA) maupun faktor ekonomi yang bersifat rasional. Dalam kondisi seperti inilah terjadi gerakan massa yang dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu, sebagaimana sering disinyalir pemerintah dalam peristiwa-peristiwa kerusuhan tersebut.

Kalau kecenderungan seperti itu diakuri, setidaknya besar kemungkinan dalam masyarakat kita terdapat potensi konflik laten. Konflik ini ada yang bersifat struktural, ada pula yang bersifat situasional atau kondisional. Yang bersifat struktural biasanya bermotif politik dan ekonomi. Di sini terjadi upaya "pemaksaan" kepentingan politik dan ekonomi oleh suatu kelompok dominan, seperti negara dengan instrumen-instrumennya, termasuk kaum pemilik modal, kepada kelompok lain (masyarakat) yang berada pada situasi "keterpaksaan".

Akibat faktor "keterpaksaan" itu, sering tak disadari sudah terjadi pelanggaran HAM, kondisi yang tak demokratis, termasuk di dalamnya kesenjangan sosial ekonomi yang menganga lebar. Bahkan aspek yang terakhir ini, seperti disinyalir kalangan pengamat, praktisi, sampai pada pernyataan akhir tahun 1996 Golkar, juga hasil Rapat Pleno PBNU, dianggap sebagai pemicu utama terjadinya tindakan kekerasan massa yang berdampak negatif. Itu memang sangat jelas nuansanya pada Kasus 27 Juli, Kasus Timor Timur, dan Kasus Tasikmalaya, yang lebih merefleksikan konflik manifes (letupan) dari konflik laten yang bersifat struktural politik dan ekonomi. Tidak heran kalau perilaku kebrutalan massa lebih banyak diarahkan pada sasaran- sasaran di luar konteks faktor pemicu awalnya, seperti pembakaran dan perusakan bangunan-bangunan milik kaum pemodal di negeri ini, yang tentu saja berbaur atau tak dapat dilepaskan dengan faktor politiknya.

Sementara itu konflik laten yang bersifat kondisional atau situasional biasanya berkaitan dengan perilaku kelompok- kelompok tertentu yang selalu merasa memiliki kekuasaan atau akses besar untuk melakukan tekanan-tekanan, karena mereka menganggap memiliki power. Perilaku sebagian oknum aparatur negara yang sering melakukan tindakan yang kurang simpati atau pelanggaran hukum, seperti faktor pemicu awal Peristiwa Tasikmalaya, merupakan salah satu contoh yang menimbulkan ketegangan dan memancing emosi masyarakat.

Faktor pemicu seperti itu sebenarnya dapat diselesaikan. Tapi penanganan tak bisa bersifat parsial, melainkan harus menyeluruh. Ini tentu saja bisa dilakukan bila ada kesadaran untuk menegakkan kewibawaan aparatur dengan memperhatikan keluhan masyarakat yang sering menjadi korban, dan selalu mengacu pada aturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, pemerintah harus secara terbuka menerima berbagai kritik dan kontrol sosial dari masyarakat, baik secara individu maupun melalui kelompok yang tergolong sebagai lembaga mediasi sosial. Bukan hanya itu, melainkan juga menindaklanjutinya dengan mengacu pada prosedur dan mekanisme lembaga-lembaga penegak hukum yang mandiri.

Yang jadi persoalan adalah, tindakan oknum aparatur sering merefleksikan kecongkakan tertentu yang berangkat dari pemahaman akan status dan posisi yang bersifat superordinat di atas masyarakat. Mereka terkadang berperilaku dan berpikir sebagai pelaksana tugas berdasarkan kepentingan politik dan kekuasaan, maka keresahan yang bersifat situasional itu menjadi sukar terpecahkan dan cenderung menciptakan kebekuan hubungan masyarakat dengan aparatur. Ini juga membuka peluang untuk munculnya gerakan-gerakan spontan.

Apa yang perlu dilakukan pemerintah sekarang? Pertama, mengidentifikasi kembali faktor-faktor pemicu potensial. Ini tak mudah, karena sesuatu yang laten tak pernah menampakkan dirinya secara jelas. Ia hanya muncul dalam bentuk percakapan sinistis di pinggir jalan, di warung kopi, dan sebagainya, termasuk joke yang tak ketahuan asal-muasalnya. Semua fenomena yang muncul itu bukan harus diredam, melainkan dijadikan bahan masukan untuk melakukan koreksi total terhadap apa sesungguhnya yang terjadi.

Kedua, langkah antisipatif dalam mengelola potensi konflik agaknya perlu mendapat perhatian serius. Pengalaman letupan- letupan yang lalu menunjukkan: tindakan antisipatif aparatur ternyata lebih terfokus pada faktor pemicu awalnya. Ini memberi peluang kepada pihak tertentu untuk memanfaatkan momentum konflik dengan memanfaatkan ruang-ruang yang kurang mampu diantisipasi.

* Peserta Program Doktor Sosiologi UI
ARTIKEL LAIN

Cover Majalah GATRA edisi No.7 / Tahun XXV / 13 - 19 Des 2018 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Ekonomi & Bisnis
Focil
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kolom
Laporan Utama
Lingkungan
Nasional
Olahraga
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Teropong
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com