Home   Gatra.com   Log out  
 
User Name Password  
[ Anggota baru | Lupa password ]
Arsip Majalah | Tentang Gobang | Ketentuan | Menu Anggota

HUKUM

Gelar Pameran Logo Disoal

Berseteru dengan kubu pengurus lama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) menjadi pesakitan. Dituduh melanggar hak cipta merek dan logo asosiasi.

Terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo), digoyang kencang, lalu terpuruk di kursi pesakitan. Begitulah Soegiharto Santoso diterkam suratan buruk, suatu hal yang tak disangka-sangkanya. Maklumlah, pihak yang menyeretnya secara pidana tak lain pengurus lama yang sangat dikenalnya. Tuduhan pidananya pun dinilainya mengada-ada, yaitu pelanggaran hak cipta karena menggunakan merek dan logo Apkomindo.

Soegiharto alias Hoky sempat shock, kemudian geram. ''Saya ini korban kesewenang-wenangan pihak yang merasa terhalangi bisnisnya,'' ucap Hoky kepada wartawan, seusai menjalani persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis pekan silam. Ia juga mengaku tak habis pikir, logo Apkomindo yang sudah ada sejak asosiasi itu berdiri pada 1992, kok sekarang jadi masalah pidana yang menjeratnya ketika ia menjabat sebagai ketua umum.

Pihak yang dituding Hoky adalah sejumlah mantan Ketua Umum Apkomindo, yaitu Sonny Franslay, Hidayat Tjokrodjojo, Agus Setiawan Lie, dan Irawan Japari. Mereka inilah yang setelah lengser dari kursi Ketua Apkomindo kemudian mendirikan Yayasan Apkomindo Indonesia (YAI) pada 25 Januari 2006. Uniknya pula, sejak 2008, yayasan ini mengelola penyelenggaraan Indocomtech, ajang tahunan pameran akbar komputer, yang sejak 1994 diselenggarakan Apkomindo.

Tak cukup sampai di situ, menurut Hoky, diam-diam Sonny --yang merupakan salah satu pendiri dan ketua umum pertama dan kedua Apkomindo-- pada 28 Juli 2008 mendaftarkan Apkomindo sebagai sebuah merek dagang ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, atas nama pribadinya. Berikutnya, pada 27 Desember 2010, dia mendaftarkan pula seni logo dan judul ciptaan Apkomindo, dan mendapat nomor pendaftaran 050083. Nah, bermodal inilah, Sonny dan kawan-kawan dari kubu YAI kemudian memidanakan Hoky atas sangkaan pelanggaran hak cipta terkait dengan penggunaan merek dan logo Apkomindo.

Langkah secara pidana ini diambil YAI setelah Apkomindo di bawah Hoky ''nekat'' menggelar event pameran komputer bertajuk ''Mega Bazaar 2016'', Maret silam. Pameran bekerja sama dengan Dyandra Promosindo ini diselenggarakan di empat kota, yaitu Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Kala itu, Hoky baru setahun memimpin Apkomindo, setelah terpilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) Apkomindo di Jakarta, Februari 2015.

Penyelenggaraan pameran ini terbilang sukses, namun berbuntut Hoky harus berurusan dengan hukum. Hoky menduga kalau kubu YAI merasa terganggu dan takut kue bisnis pameran komputer digerogoti Apkomindo di bawah Hoky, sehingga melakukan langkah penjegalan dengan melapor ke polisi.

''Pihak yayasan terganggu dengan penyelenggaraan (pameran) itu sehingga mengkriminalisasi saya supaya dipenjara, dan berusaha mengganti melalui pemilihan pengurus baru,'' ujar Hoky, seperti dituturkan kuasa hukumnya, Riswanto. Apalagi, Rapat Pimpinan Nasional Apkomindo pada 21 Juni 2016 mengamanatkan pengurus untuk mengambil tindakan hukum menyangkut perseteruan dengan pihak YAI.

Menurut Hoky, ia sudah menyadari kalau Sonny dan kawan-kawan dari kubu YAI merupakan pihak yang selalu menggoyang Apkomindo. Misalnya saja, kubu YAI pernah menggugat keabsahan hasil Munas Apkindo 2012. Sebelumnya, kubu YAI disebut berusaha membekukan jabatan Ketua Umum Suhanda Wijaya dan Sekjen Setyo Handoyo. Namun ketika kubu YAI melaporkan Hoky ke polisi, tak urung Hoky mengaku kaget juga. Terlebih, tuduhannya menyangkut penggunaan logo Apkomindo, khususnya dalam event Mega Bazaar 2016 di Yogyakarta.

Laporan kubu YAI ke Bareskrim Mabes Polri ini tetap diproses. Hoky dan Dicky Purnawibawa selaku Ketua DPD Apkomindo Yogyakarta dinyatakan sebagai tersangka. Kasusnya kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, lalu turun ke Kejaksaan Negeri Bantul, Yogyakarta. Hoky pun menjadi tahanan kejaksaan setempat sejak 24 November lalu, dan mulai menjalani persidangan sejak 15 Desember lalu.

Di sinilah Hoky merasa dikriminalisasi. Ia mengklaim sengaja dibungkam karena pihaknya ingin membuktikan bahwa banyak niat jahat dan pelanggaran hukum yang dilakukan YAI terhadap Apkomindo. ''Kami dilumpuhkan dengan memenjarakan saya supaya tidak berkutik,'' kata Hoky. Dia juga menyesalkan, permohonan penangguhan penahanannya ditolak, kendati keluarga, kerabat, dan pengurus Apkomindo memberikan jaminan.

Ketua YAI Hidayat Tjokrodjojo membantah semua tudingan dan penjelasan dari Hoky. Dia malah menganggap Hoky bukanlah pengurus Apkomindo yang sah—entah apa alasannya. ''Dia bukan pendiri. Menjadi pengurus juga tidak bersikap baik, banyak keluhan teman-teman tentang sikapnya,'' kata Hidayat.

Adapun Sony Franslay mengatakan kalau langkahnya melaporkan Hoky ke polisi atas sangkaan pelanggaran hak cipta tidak ada kaitannya dengan YAI. ''Kami memang melaporkan pelanggaran hak cipta, dia (Hoky) perlu dikasih pelajaran. Laporan itu bersifat pribadi, tidak ada kaitannya dengan pengurus yayasan,'' ujar Sonny.

Riswanto menilai, laporan yang dilayangkan kubu Sonny itu janggal. Pasalnya, Hoky bertindak sebagai ketua umum yang sah, sehingga secara sah pula menggunakan nama dan logo Apkomindo yang telah dipergunakan sejak 1992. Justru ia menilai pendaftaran nama dan logo Apkomindo atas nama pribadi menyalahi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Di pasal itu diatur bahwa pencatatan ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum. ''Artinya, pendaftaran hak cipta nomor pendaftaran 050083 adalah melanggar hukum,'' kata Riswanto. Artinya pula, menurut Riswanto, kasus hukum yang membelit kilennya masih belum jelas.

Konsultan hak kekayaan intelektual, Ichwan Anggawirya, juga menggarisbawahi Pasal 65 Undang-Undang 28/2014 bahwa logo sebagai aset perusahaan tidak boleh dimiliki pribadi. Sebagai yurisprudensi, ia menyebut putusan MA Nomor 475 K/Pdt.Sus/2010 yang menolak pendaftaran merek Askindo (Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia) atas nama pribadi.

''Yurisprudensi ini bisa jadi acuan bahwa merek asosiasi tidak boleh didaftarkan pribadi,'' kata Ichwan. Karena itu, ia menyarankan kubu Hoky segera mengajukan pendaftaran merek dan logo Apkomindo atas nama badan hukum organisasi, lalu menggugat pembatalan merek dan logo Apkomindo yang didaftarkan atas nama Sonny.

Taufik Alwie, Anthony Djafar, dan Averos Lubis

Cover Majalah GATRA edisi No.01 / Tahun XXIV / 2 - 8 Nov 2017 (Tim Desain/Gatra)
 
RUBRIK

Apa & Siapa
Buku
Ekonomi & Bisnis
Focil
Hiburan
Ilmu & Teknologi
Internasional
Kesehatan
Kolom
Laporan Khusus
Laporan Khusus II
Laporan Utama
Nasional
Pariwara
Perjalanan
Surat & Komentar
Wawancara
 
Created and maintained by Gatra.com